“Menolak Lupa” Bayar Pajak

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, sehingga perlu adanya pembenahan baik dalam hal sumber daya manusia maupun pembangunan kota.  Populasi penduduk Indonesia berdasarkan sensus pada tahun 2016 sebesar 261,1 juta penduduk, yang akan bertambah maupun berkurang setiap menit bahkan detiknya. Mengingat adanya kematian dan kelahiran yang silih berganti. Jumlah yang cukup untuk membangun Indonesia lebih baik kedepannya. Indonesia memiliki manusia usia produktif yang mumpuni untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia sebesar 47,96 juta (2016) dilatarbelakangi oleh berbagai jenis pekerjaan rakyat Indonesia yang beragam mulai dari pekerja kantoran, berkebun, petani maupun pekerja sebagai buruh pabrik.                 Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan SDA(Sumber Daya Alam) dan SDM(Sumber Daya Manusia). Apabila sumberdaya tersebut dapat dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat menjadi salah satu Negara maju. Syarat untuk menjadi Negara maju juga harus memiliki sektor pembangunan yang baik seperti akses jalan, jembatan maupun pembangunan dalam hal sosial seperti rumah sakit. Untuk menunjang pembangunan tersebut perlu adanya dana yang bersumber dari APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).  Anggaran tersebut berasal dari pemanfaatan yang baik kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 2 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  Sudah jelas bahwa Negara kita yang kaya akan SDA dan SDM ini memiliki potensi yang besar untuk dijadikan salah satu sumber keuangan Negara. Dalam hal sumber daya manusia pemerintah mewajibkan membayar pajak. Diatur pada UU No.28 Tahun 2007 bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sudah jelas bahwa pajak bersifat memaksa dan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak menyumbang sekitar 80% keuangan Negara selain retribusi, BUMN, denda dan percetakan uang.                                                                                                    Banyaknya manfaat dari membayar pajak kurang dirasakan di hati sebagian masyarakat. Terlihat dari rendahnya kesadaran mereka dalam membayar pajak. Pajak di Indonesia tidak hanya pajak kendaraan saja yang mungkin sebagian masyarakat awam pahami. Pajak di Indonesia banyak jenisnya seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) dan masih banyak lagi. Masyarakat cenderung berpikir bahwa manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung dan adanya oknum yang menggelapkan uang pajak (rakyat) semakin menambah rentetan daftar kecemasan masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Pembangunan jalan yang terhambat dan korupsi yang kian merajalela membuat polemik baru di tengah masyarakat. Menurut saya anggapan atau pola pikir tersebut kurang tepat. Terlebih melihat fenomena nyata yang terjadi di tengah masyarakat yakni sebagian dari mereka enggan untuk melunasi pajak kendaraannya ketika sudah jatuh tempo. Dengan sanggahan terlalu mahal denda yang harus di bayar. Didukung dengan kendaraan tersebut yang hanya digunakan di lingkungan pedesaan. Akan bebas hukum pikirnya. Terlepas dari tidak adanya proses hukum yang akan di bebankan hal tersebut tetap saja menyalahi aturan. Ketika masyarakat enggan untuk menaati aturan yang seyogyanya bertujuan untuk mengatur masyarakat itu sendiri maka akan terjadinya tidak tertib hukum. Sudah seharusnya kita sadar, mari menolak lupa bahwa jalan yang bagus adanya, yang kokoh bahanhya bukankah dibuat dari uang rakyat?. Lantas dari mana asalnya jika bukan dari pajak. Pelayanan kesehatan yang baik serta kualitas pendidikan yang baik juga berasal dari pajak. Pada UUD 1945 pada pasal 31 ayat 4 mengatur “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional”. Untuk tahun 2018 sendiri  pemerintah sudah menganggarkan dalam APBN Rp147,6 Trilliun, alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran yaitu meningkatkan akses layanan pendidikan, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, bantuan operasional sekolah, tunjangan profesi guru, pembangunan rehabilitasi ruang kelas, meningkatkan revitalisasi lembaga pendidikan dan pengembangan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia(sumber: www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu). Sangat besar peran pajak dalam membangun generasi penerus bangsa melalui pendidikan. Maka dari itu ayo kita ubah pola pikir dan mulai menanamkan kesadaran untuk membayar pajak. Masih ingin mengingat? Indonesia sangat luas dan masih memiliki daerah perbatasan yang belum terjangkau pembangunan, belum teraliri listrik, akses jalan yang masih sulit, serta tingkat kesehatan yang masih rendah. Maka dari itu mari menolak lupa. Bahwa sebuah perubahan yang besar membutuhkan proses yang panjang. Jangan hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Karena pada hakikatnya manusia memang memiliki hak. Namun, hak tersebut hanya dapat diperoleh ketika kewajiban sudah di laukan. Masih ragu dengan uang yang sudah kita bayarkan? Coba letakkan kepercayaan kepada para pemegang kebijakan, dalam agama apapun pasti meyakini pahwa pertanggungjawaban tidak hanya di dunia tetapi juga akhirat. Kementrian keuangan juga sudah memperkenalkan fitur “alokasi pajakmu” yang dapat diakses pada  laman  www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu. Fitur ini memberikan informasi mengenai alokasi penggunaan pajak. Adanya fitur tersebut menunjukkan bahwa dari pihak pemerintah juga ingin transparan mengenai pajak. Tentunya fitur ini memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pengalokasian dana pajak, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ayo menolak lupa atas apa saja yang telah kita rasakan dari membayar pajak, demi pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Ingat! Jika masyarakat taat pajak. Pembangunan takkan terhambat.